Belajar & Berbagi

5 Poin Penting yang Dibahas dalam Roadmap E-commerce Indonesia

5 Poin Penting yang Dibahas dalam Roadmap E-commerce Indonesia
Pada 10 November 2016, roadmap khusus e-commerce secara resmi diumumkan. Hal tersebut menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah terhadap perdagangan elektronik yang tengah pesat di Indonesia. Bahkan roadmap tersebut dijadikan Paket Kebijakan Ekonomi ke-14 oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini diharapkan dapat menunjang target nilai perdagangan elektronik senilai US$130 miliar atau kurang lebih Rp1,756 triliun pada 2020 mendatang.

Anda yang tertarik memilih bisnis e-commerce tentunya harus mengenal roadmap yang telah disiapkan pemerintah tersebut. Pasalnya, meski perdagangan elektronik tampak menggiurkan di pasar Indonesia, jenis usaha ini masih berada di level berkembang. Jika Anda sampai gegabah, maka bisnis e-commerce yang dirintis tidak akan berjalan lancar.

Lantas, apa saja poin-poin dalam roadmap perdagangan elektronik yang wajib Anda ketahui? Mari simak pemaparannya di bawah ini.

Pemakaian dana USO untuk bisnis startup

Sepertinya, pemerintah Indonesia menganggap dana menjadi salah satu hal yang diperlukan pebisnis di dunia startup masa kini. Hal inilah yang kemudian mendorong mereka untuk menyisihkan dana USO atau Universal Service Obligation yang diberikan kepada bisnis e-commerce dan UKM digital. Bila Anda belum tahu, USO dikumpulkan pemerintah dari sejumlah perusahaan telekomunikasi untuk mendirikan jaringan telekomunikasi di beberapa daerah tertentu sejak 2005. Karena sempat ada penyalahgunaan, pemberian dana ini pun dibatasi. Setidaknya, ada 112 daerah di Indonesia yang mendapatkan dana USO. Beberapa di antaranya adalah Sumbawa, Nias, Bima, dan Jayawijawa.

Pembangunan program inkubator nasional

Bukan hanya pendanaan, elemen edukasi pun tidak dilupakan pemerintah Indonesia untuk membangun bisnis e-commerce yang maksimal. Para penggiat usaha perdagangan elektronik—termasuk startup—akan mendapatkan sebuah program inkubator nasional. Program tersebut nantinya akan dioperasikan melalui dana hibah. Di luar program ini, pemerintah akan memberikan edukasi sekaligus kampanye yang mengangkat topik kesadaran e-commerce kepada konsumen, pelaku usaha e-commerce, hingga para aparat hukum. Salah satu wujud nyata dari niat ini adalah dengan membentuk kurikulum pendidikan yang khusus membahas perdagangan elektronik di sejumlah sekolah.

Kesetaraan pajak untuk para pemain asing

Sampai sekarang, pajak masih menjadi salah hal yang dikeluhkan berbagai pihak, tak terkecuali pelaku e-commerce. Aturan pajak seperti wacana pengenaan PPn terhadap perdagangan elektronik yang belum mendapat penghasilan (pajak cuma-cuma) adalah salah satu topik yang sering dibahas. Lalu pemerintah menyatakan mereka bakal menyederhanakan aturan tersebut walau hanya bagi para pelaku e-commerce beromzet di bawah Rp4,8 miliar. Kemudian, pengurangan pajak pun dijanjikan pula untuk investor lokal yang melakukan investasi pada penggiat e-commerce di Indonesia. Aturan pajak lain yang akan segera diberlakukan pemerintah adalah yang berhubungan dengan pemain asing.

Pengembangan infrastruktur untuk startup

Poin penting selanjutnya yang berada dalam roadmap perdagangan elektronik adalah pengembangan di sektor infrastruktur. Pemerintah Indonesia berniat membangun sejumlah infrastruktur pendukung, antara lain jaringan broadband, logistik, sampai platform yang menyokong payment gateway skala nasional. Lalu khusus di bidang logistik, pemerintah pun berkomitmen untuk melakukan revitalisasi peran terhadap PT. Pos Indonesia untuk menunjang pengiriman produk yang dijual secara online. Kini, PT Pos Indonesia pun sudah memperlihatkan keseriusan mereka untuk membantu infrastruktur perdagangan elektronik melalui PT. Pos Logistik Indonesia.

Pengawasan sistem keamanan e-commerce

Terakhir, poin yang tidak boleh luput dari perhatian Anda terkait roadmap perdagangan elektronik ialah sistem keamanan. Untuk mencegah masalah yang berkaitan dengan transaksi online di masa depan, pemerintah berkomitmen untuk membentuk prosedur standar yang memuat cara penyimpanan hingga proses sertifikasi data konsumen. Selain itu, pemerintah Indonesia pun bakal menyusun sebuah sistem pengawasan skala nasional untuk mengawasi setiap transaksi yang terjadi di ranah e-commerce. Lewat tindakan ini, diharapkan nantinya perdagangan elektronik Tanah Air bakal terlindungi dari berbagai tindak kriminalitas di ranah siber yang amat merugikan.

Demikian lima poin penting yang terkandung dalam roadmap perdagangan elektronik Indonesia. Mudah-mudahan, dengan roadmap tersebut, dunia e-commerce di Tanah Air akan berkembang dengan baik dan membantu negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat secara maksimal.

0 komentar:

Post a Comment

Popular Posts